Jaksa penunut umum akan membacakan tuntutan terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Aulia bersama tiga mantan Deputi Gubernur lainnya diduga telah mengambil dan menggunakan dana BI yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia.
Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu disidangkan bersama dengan mantan Deputi Gubernur BI lainnya, yaitu Maman H Somantri, Bun Bunan EJ Hutapea dan Aslim Tadjuddin. Keempat mantan pejabat BI itu didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya, hukuman pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara.
Pada sidang sebelumnya, Aulia Pohan mengaku telah meminta anggota Komisi IX 1999-2004 untuk menghubungi Ketua Biro BI Cabang Surabaya Rusli Simanjuntak jika ada permintaan biaya-biaya. Menurut Aulia, anggota DPR Daniel Tanjung pernah mengatakan secara informal bahwa ada ongkos untuk menyelesaikan masalah BLBI.
Aulia mengatakan kebutuhan itu dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur pada 3 Juni 2003. Dalam rapat itu, Aulia menyebutkan kebutuhan dana senilai Rp 100 miliar. Bunbunan mengungkapkan bahwa ada dana di YPPI yang mungkin bisa digunakan. "Setahu saya jika diambil Rp 100 miliar tidak akan menganggu keuangan YPPI," ujar Bunbunan.
Selanjutnya uang dikeluarkan dari YPPI dengan persetujuan Aulia sebagai Ketua Dewan Pengawas YPPI dan Maman sebagai wakilnya. "Jika tidak kami setujui, uang tersebut tidak mungkin keluar," kata Maman mengakui.
Dana tersebut digunakan untuk mengatur dukungan DPR dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan penyelesaian amendemen UU BI. Direktorat Hukum BI juga meminta dana untuk pemberian bantuan hukum kepada 5 mantan deputi BI.
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/06/02/brk,20090602-179331,id.html
Pendapat : Dari kasus diatas dapat dikatakan telah melanggar ETIKA PROFESI TANGGUNG JAWAB : diduga telah mengambil dan menggunakan dana BI yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Disini juga terdapat masalah gannguan yppi dan BLBI
Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu disidangkan bersama dengan mantan Deputi Gubernur BI lainnya, yaitu Maman H Somantri, Bun Bunan EJ Hutapea dan Aslim Tadjuddin. Keempat mantan pejabat BI itu didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya, hukuman pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara.
Pada sidang sebelumnya, Aulia Pohan mengaku telah meminta anggota Komisi IX 1999-2004 untuk menghubungi Ketua Biro BI Cabang Surabaya Rusli Simanjuntak jika ada permintaan biaya-biaya. Menurut Aulia, anggota DPR Daniel Tanjung pernah mengatakan secara informal bahwa ada ongkos untuk menyelesaikan masalah BLBI.
Aulia mengatakan kebutuhan itu dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur pada 3 Juni 2003. Dalam rapat itu, Aulia menyebutkan kebutuhan dana senilai Rp 100 miliar. Bunbunan mengungkapkan bahwa ada dana di YPPI yang mungkin bisa digunakan. "Setahu saya jika diambil Rp 100 miliar tidak akan menganggu keuangan YPPI," ujar Bunbunan.
Selanjutnya uang dikeluarkan dari YPPI dengan persetujuan Aulia sebagai Ketua Dewan Pengawas YPPI dan Maman sebagai wakilnya. "Jika tidak kami setujui, uang tersebut tidak mungkin keluar," kata Maman mengakui.
Dana tersebut digunakan untuk mengatur dukungan DPR dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan penyelesaian amendemen UU BI. Direktorat Hukum BI juga meminta dana untuk pemberian bantuan hukum kepada 5 mantan deputi BI.
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/06/02/brk,20090602-179331,id.html
Pendapat : Dari kasus diatas dapat dikatakan telah melanggar ETIKA PROFESI TANGGUNG JAWAB : diduga telah mengambil dan menggunakan dana BI yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Disini juga terdapat masalah gannguan yppi dan BLBI
0 komentar:
Posting Komentar